Menanggapi kabar adanya skenario perpanjangan masa jabatan Presiden, DPR dan DPD, hingga 2027, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebutnya ‘skenario siluman’.
“Itu skenario siluman, yang tak menghormati kedaulatan Rakyat, mengorbankan demokrasi dan konstitusi hanya untuk kepentingan oligarki kekuasaan.” ujar HNW melalui akun Twitternya.
“Tapi MPR bukan lembaga di bawah ‘ketiak’ skenario tersebut. MPR penjaga dan pelaksana konstitusi yang membatasi masa jabatan Presiden 2 periode saja.” lanjutnya.
Itu skenario siluman, yang tak menghormati kedaulatan Rakyat,mengorbankan demokrasi dan konstitusi hanya untuk kepentingan oligarki kekuasaan. Tapi MPR bukan lembaga dibawah “ketiak” skenario tsb. MPR penjaga dan pelaksana konstitusi yang batasi masa jabatan Presiden 2 periode saja.
Itu skenario siluman, yang tak menghormati kedaulatan Rakyat,mengorbankan demokrasi dan konstitusi hanya untuk kepentingan oligarki kekuasaan. Tapi MPR bukan lembaga dibawah “ketiak” skenario tsb. MPR penjaga&pelaksana konstitusi yg batasi masa jabatan Presiden 2 periode saja.
— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) June 21, 2021
Dikutip dari Majalah Tempo edisi 20 Juni 2021, sejumlah sumber dari kalangan partai politik dan lembaga survei, sudah didekati oleh orang-orang dekat Jokowi. Mereka diajak untuk ikut mengegolkan skenario presiden 3 periode, atau memperpanjang masa jabatan Presiden, DPR dan DPD.
Mereka bercerita, ada sejumlah skenario yang disiapkan. Salah satunya memperpanjang masa jabatan presiden maksimal tiga tahun. Perpanjangan itu juga disertai dengan penambahan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
Apapun skenario yang dipilih, mengubah masa jabatan Presiden membutuhkan amandemen UUD 1945.
Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh sepertiga jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD.
Namun banyak politikus memperkirakan bukan perkara sulit membuka pintu amendemen. Iming-iming perpanjangan masa jabatan sangat mungkin membuat anggota DPR dan DPD mendukung amendemen agar bisa lebih lama berada di Senayan tanpa perlu mengeluarkan duit miliaran rupiah.
Sumber: https://tinyurl.com/yemkx5bq
Bersama Melayani Rakyat 